Aleg Demokrat Ajak Perempuan Gereja Ikut Berpolitik

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 

KlikMaluku.com – Anggota legislatif asal Partai Demokrat dari Dapil Ambon di DPRD Provinsi Maluku, dr Elviana Pattiasina/Maitimu saat membawa materi dalam Program Kemitraan Perempuan GPM Klasis Ambon Timur dengan tema ” Perempuan dan Politik” serta ”Kontribusi Perempuan terhadap Bangsa,” Selasa, 2 Agustus 2022 mengungkapkan hal yang menarik.

Menurut dia, jika perempuan yang memimpin maka kualitas demokrasi dalam bernegara akan meningkat.

Dikatakan, penelitian Westminster Foundation for Democracy (WFD), bekerja sama dengan Global Institute for Women’s Leadership King’s College London terkait kepemimpinan perempuan dan partisipasi perempuan di lembaga legislatif, menyimpulkan pula bahwa anggota legislatif perempuan terbukti lebih banyak melakukan kerja-kerja konstituen dibandingkan anggota legislatif laki-laki.

Selain itu, lebih banyaknya pemimpin politik perempuan juga akan berkorelasi positif terhadap rendahnya tingkat korupsi di berbagai negara yang diteliti.

”Hal lain, ketika perempuan memimpin, maka pembentukan kebijakan lebih memprioritaskan kepentingan perempuan, isu-isu perlindungan sosial, mengusulkan, dan meloloskan kebijakan yang ramah perempuan,” kata Elviana saat membawa materi dengan judukl Dinamika Politik di Indonesia, Maluku dan Kota Ambon (Perspektif Perempuan Gereja).

Kegiatan yang diprakarasi Klasis Ambon Timur ini diikuti puluhan perempuan gereja.

Kepada para peserta, Srikandi Partai Demokrat pengumpul suara terbanyak kedua di Dapil Ambon saat Pileg 2019 lalu ini juga mengatakan, Gereja memandang perempuan dan laki-laki setara. Keduanya memiliki panggilan yang sama di dunia politik, sebagai ladang kerasulan awam.

Karena itu, lanjut dia, sangatlah penting kehadiran Gereja dalam menyampaikan misi Allah dalam negara lewat bidang politik, karena tujuan politik searah dengan tujuan Allah, yakni memuliakan Allah dan membawa syalom bagi manusia, masyarakat,bangsa dan negara.

Diungkapkannya, eksistensi perempuan dalam politik makin dipertegas dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 07 tahun 2017 Pasal 173 ayat 2 huruf e yang mensyaratkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.

”Juga dalam Pasal 245 yang mensyaratkan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pengajuan calon
anggota DPR, DPD, DPRD provinsi/kabupaten/kota,” tambahnya.

Kesempatan itu, dr Elviana membakar semangat perempuan gereja untuk tidak alergi bahkan mengajak mereka untuk terlibat dalam politik sebagaimana jalan yang sudah ditunjukannya. (JOW)


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.