KlikMaluku.com - Alokasi SPPD dalam APBD TA. 2020 yang tertinggi adalah sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) jika dibandingkan dengan OPD lain, padahal saat itu Covid 19 lagi ganas-ganasnya mewabah di seantero dunia tak terkecuali KKT.

Dengan angka perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah yang sangat fantastis tentunya tidak sejalan dengan kondisi saat itu, karena hampir semua instansi work from home apalagi yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan medis dan masyarakat.

Tidak mungkin dengan kondisi wabah seperti itu ASN dan anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas hingga dana-dana itu hampir 100 persen terserap habis.

"Pengendalian pandemi saat itukan seluruh masyarakat diatur pemerintah, melalui pembatasan mobilitas masyarakat hingga pembatasan transportasi. Nah, kalau serapan dana hingga Rp 12,3 milyar untuk perjalanan dinas ini malah menjadi pertanyaan, perjalanan ini tujuannya kemana? Padahal semua akses laut, darat hingga udara juga dibatasi," kata Reinhard Malao, aktifis anti korupsi di Ambon kepada media ini, Senin 29 Mei 2023.

Menurutnya, Rp12,3 milyar bukan anggaran yang kecil, dengan jumlah ASN dan Anggota DPRD tahun 2020 tidak mungkin bisa menghabiskan anggaran sebesar itu pada saat pandemi karena semua orang tidak masuk kantor apalagi sekretariat DPRD tidak berhubungan langsung dengan tugas pelayanan medis pada saat pandemi.

iReinhard mendesak aparat penegak hukum jeli melihat persoalan ini, karena mungkin saja bukan hanya terjadi di Sekteratariat DPRD tapi bisa saja di instansi lain juga melakukan praktek yang sama.

"Perlu ada tindakan nyata untuk mengungkap persoalan ini. Dengan angka perjalanan dinas yang sangat fantastis ini kami menduga ada kondisi yang tidak normal di instansi tersebut," tegasnya. (JOW)