KlikMaluku.com - Semaraknya berita dugaan SPPD Fiktif saat pandemi melanda dunia pada tahun 2020 silam, mempertegas potensi adanya penyimpangan pada semua OPD di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) yang berjuluk Duan Lolat.

Data yang diperoleh media ini, selain Sekretaris DPRD setempat dengan porsi SPPD yang fantastis saat pandemi, Inspektorat Daerah KKT menghabiskan dana sebesar Rp,1,4 milyar dan hanya tersisa Rp5.516.026 saja.

Artinya semua anggaran yang dialokasikan saat itu semuanya dimanfaatkan untuk perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah.

Padahal saat pandemi tugas-tugas urgensial hanyalah Satgas Covid 19 itupun anggaran yang dialokasikan sudah pasti dan proporsial.

"Timbul pertanyaan dibenak kita, apa mungkin saat pandemi bergelora instansi ini melaksanakan fungsi pengawasan pemerintahan daerah secara rutin? Apa benar aparatur pengawasannya melaksanakan tungas balak-balik luar daerah dan menghabiskan Rp.454jt saat akses ditutup rapat-rapat," tanya Reinhard Malao, aktivis anti korupsi di Ambon kepada media ini, Senin, 29 Mei 2023.

Hal ini, lanjut dia belum ditambah dengan SPPD dalam daerah yang dihabiskan tak tersisa sebesar Rp.1 milyar lebih.

Ia membenarkan, berdasarkan data, target dan realisasi perjalanan dinas tahun anggaran 2020 menjelaskan bahwa seolah-olah semua OPD berlomba-lomba menghabiskan anggaran perjalanan dinas dalam dan luar daerah, tentunya indikasi fiktif tidak terelakan.

"Kami merasa Pengguna Anggaran (PA) mesti bertanggungjawab. Kami juga berharap BPK RI melakukan pemeriksaan dengan tujuan khusus sehingga gusaran masyarakat atas kondisi ini tidak berlarut-larut," pungkasnya. (JOW)